Berita

Blitar Kota - Kamis, (12/11/2020) Pemerintah Kota Blitar mengadakan rapat evaluasi dan best practise learning penanggulangan kemiskinan, di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Rapat yang dibuka oleh Rudy Wijonarko, Sekretaris Daerah Kota Blitar ini menghadirkan narasumber dari Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

Kepala UPTPK, Nunuk Sri Rejeki, sekaligus rapat ini usai acara mengatakan, program yang sudah berjalan di Kaupaten Sragen dalam menuntaskan kemiskinan diantaranya cara menangani, serta memberikan pelayanan prima kepada warga miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Nunuk menambahkan, UPTPK Sragen menginginkan agar Kota Blitar juga memiliki office yang menangani kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pendataan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan. Nunuk menjelaskan, berbagai program yang ia jabarkan dirapat ini telah mendapat dukungan dari Kabupaten Sragen, sekaligus dari kumpulan dana dari ASN untuk memberikan sebagian tunjangan bagi orang miskin.

“Inovasi dari Kabupaten kita ini bagaiaman penanganan kepada masyarakat miskin, yang penting bukan angka kemiskinannya, tapi bagaimana pelayanan yang prima yang memenuhi hak orang-orang miskin,” kata Nunuk

Sementara itu Gigih Mardana, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar megatakan, rapat ini menjadi agenda tahunan dalam menuntaskan kemiskinan di Kota Blitar. Pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengadaptasi berbagai macam layanan Penanganan Kemisikinan di Kabupaten Sragen, seperti mengkategorikan orang miskin, memberi bantuan beasiswa.

“Hal hal yang baik dan realistis dari Kabupaten Sragen pasti akan kami adop, terlebih untuk sinkronisasi dalam satu wadah ada front officenya. Kami akui untuk kekurangan dalam hal-hal kemiskinan akan kami sempurnakan.”

Gigih berharap, kedepan warga miskin di Kota Blitar akan mendapatkan pelayanan serta hak secara merata. (fik)